Comunitynews | Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan kementeriannya dalam sebuah upacara yang digelar di Aula Prona, Jakarta.
Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat layanan publik dan sistem tata kelola pertanahan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa tugas utama Kementerian ATR/BPN adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Delapan puluh persen dari tugas kita adalah pelayanan. Maka kunci suksesnya terletak pada sistem yang efisien dan sumber daya manusia yang berkualitas," tegasnya.
Pelantikan kali ini memiliki nuansa berbeda, karena sebagian besar pejabat yang dilantik menempati posisi baru, khususnya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Nusron menyebut penempatan ini sebagai tantangan baru, mengingat peran strategis BPSDM dalam mencetak aparatur negara yang profesional dan adaptif.
“Masa depan Kementerian ATR/BPN berada di tangan BPSDM. Jika pengelolaan SDM salah, maka hasil kerjanya pun tidak akan maksimal,” ujar Nusron.
Dalam arahannya, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen risiko, terutama bagi mereka yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Nusron, pemahaman terhadap risiko kebijakan masih belum optimal dan memerlukan perhatian khusus.
“Kita perlu tahu dampak dari setiap keputusan yang diambil, termasuk bagaimana cara memitigasinya. Ini belum banyak yang memahami,” ungkapnya.
Menteri Nusron memberikan mandat besar kepada BPSDM untuk mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis kompetensi dan integritas. Khusus untuk wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara, ia menekankan pentingnya validitas data pertanahan.
“Data yang akurat di wilayah perbatasan bukan hanya soal pertanahan, tapi juga menyangkut kedaulatan negara,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan pesan kepada seluruh pejabat yang dilantik, termasuk Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB dan Maluku Utara, agar terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.
"Sebagai pelayan publik, kita harus menjunjung semangat meritokrasi dan bekerja dengan integritas," pungkasnya.
Adapun pejabat yang dilantik meliputi:
- Sekretaris BPSDM
- Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
- Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
- Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
- Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Utara
- Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Ditjen PSKP
- Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara
Pelantikan ini turut dihadiri secara luring oleh pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengikuti kegiatan secara daring.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
