Comunitynews | Manado – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam mempercepat reformasi layanan pertanahan di Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading Tahun 2025 IPPAT yang digelar di Manado, Jumat (18/7/2025).
Dalam pidatonya, Nusron menyatakan bahwa PPAT merupakan bagian integral dari ekosistem layanan pertanahan, khususnya sebagai ujung awal dari proses administrasi tanah. Oleh karena itu, ia menilai pembenahan layanan harus dimulai dari hulu, yakni dari peran dan kinerja para PPAT.
“Kalau hulunya benar, hilirnya juga akan mengikuti. Proses dari awal hingga akhir harus ditingkatkan secara menyeluruh,” ujar Nusron di hadapan ratusan anggota IPPAT dari berbagai daerah.
Ia menyoroti dua tantangan utama dalam layanan pertanahan saat ini: lambatnya proses administrasi dan masih maraknya praktik pungutan liar. Kedua persoalan tersebut, menurutnya, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan perubahan sistemik dan kolaboratif.
“Solusi cepat itu rumusnya dua S: sistem dan SDM. Sistem layanan harus diperbarui, dan sumber daya manusianya juga harus ditransformasi,” jelas Nusron.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen dari seluruh beban layanan pertanahan nasional terkonsentrasi di 125 kantor pertanahan. Kantor-kantor tersebut, katanya, menjadi titik kritis dalam memastikan transformasi layanan benar-benar memberikan dampak luas.
“Kalau kantor-kantor tersebut sudah menjalankan sistem pelayanan elektronik dengan baik, efek domino-nya akan sangat terasa di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tidak cukup hanya dari dalam kementerian. Peran mitra eksternal seperti PPAT menjadi krusial dalam memastikan pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Untuk itu, ia mendorong IPPAT untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas anggotanya. “Kami harap IPPAT terus memperkuat diri agar bisa menjadi bagian dari solusi dalam pelayanan publik,” tambahnya.
Acara Rakernas IPPAT ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Erry Juliani Pasoreh, Wali Kota Manado Andrei Angouw, Ketua Umum IPPAT Hapendi Harahap, serta lebih dari 500 anggota PPAT dari seluruh Indonesia.
Dengan momentum ini, diharapkan sinergi antara ATR/BPN dan IPPAT semakin kuat dalam mewujudkan layanan pertanahan yang modern, efisien, dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
