Comunitynews | Jakarta — Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan performa positif dalam pelaksanaan program kehumasan sepanjang Triwulan II tahun 2025.
Capaian ini menjadi modal penting untuk menuntaskan target strategis hingga akhir tahun.
Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh target tahunan akan tercapai.
Dalam paparan evaluasi kinerja secara daring pada Senin, 14 Juli 2025, ia menegaskan bahwa program-program prioritas masih berjalan sesuai rencana.
“Saya optimis target tahunan bisa kita capai. Semua masih on track dan mendukung pencapaian tujuan jangka menengah,” ujar Harison.
Sejumlah agenda strategis menjadi fokus Biro Humas dan Protokol pada periode ini. Di antaranya, mempertahankan status sebagai lembaga informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik, mendorong lebih banyak satuan kerja meraih predikat serupa, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat baik di pusat maupun daerah.
Tak hanya itu, upaya membangun citra dan jangkauan publikasi juga digenjot melalui target peningkatan engagement media sosial. Biro menargetkan penambahan 1 juta pengikut Instagram, 100 ribu pengikut TikTok, dan 80 ribu pelanggan YouTube hingga akhir 2025.
Sementara dari sisi pemberitaan, ATR/BPN menargetkan masuk dalam tiga besar instansi dengan share of voice (SOV) tertinggi di media.
Secara kuantitatif, capaian kinerja Biro Humas dan Protokol selama Triwulan II mencerminkan hasil menggembirakan. Beberapa indikator bahkan melampaui target:
- Layanan Perkantoran: 100% (target 100%).
- Pelayanan Ketatausahaan dan Keprotokolan Pimpinan: 100% (target 100%).
- Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat: 102,39% (target 95%).
- Layanan Informasi Publik: 82,49% (target 95%).
- Pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik: 82,26% (target 50%)
Capaian ini mendapat apresiasi dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia menyoroti keberhasilan Biro Humas dan Protokol meraih nilai AA dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bersama beberapa unit kerja lainnya seperti Ditjen Tata Ruang, Biro Hukum, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
“Ini membuktikan komitmen internal kita dalam tata kelola yang akuntabel. Ke depan, kita dorong semua unit mencapai minimal nilai A,” jelas Andi.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, terutama dalam merespons aduan publik. Ia mendorong seluruh satuan kerja daerah untuk sigap dalam menanggapi setiap bentuk komunikasi, baik yang datang secara langsung maupun melalui media seperti WhatsApp.
“Kami harap kawan-kawan di daerah lebih responsif. Semua aduan harus dilayani secara cepat dan tepat,” tambahnya.
Rapat evaluasi ini turut dihadiri oleh para pejabat strategis Kementerian ATR/BPN, termasuk Kepala Biro Hukum Nugraha, Kepala Pusdatin I Ketut Gede Ary Sucaya, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, serta Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Sri Yanti Achmad.
.jpg)
