Comunitynews | Jakarta, — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya peran komunikasi publik dalam mendukung transparansi informasi pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat luas.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang digelar secara daring pada Senin (21/7).
Dalam arahannya, Harison mengajak seluruh jajaran humas di lingkungan ATR/BPN untuk tidak hanya menjalankan program pemerintahan secara administratif, namun juga aktif sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Kita bukan sekadar pelaksana program. Kita adalah pelayan informasi publik. Kita harus tahu apa yang masyarakat rasakan, pikirkan, dan butuhkan. Ini adalah mentalitas yang wajib dimiliki oleh insan humas dalam menghadapi dinamika pemerintahan saat ini," tegas Harison.
Lebih lanjut, ia mengutip pesan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengenai pentingnya pengelolaan persepsi dalam komunikasi publik. Menurutnya, di era digital yang penuh disrupsi, kebenaran sering kali kalah oleh narasi yang lebih kuat jangkauannya.
"Yang menang bukan yang paling benar, tapi yang mampu membentuk persepsi publik dengan baik. Karena di zaman ini, kebenaran bisa jadi tak terdengar jika tak dikomunikasikan secara strategis," imbuh Harison.
Ia mencontohkan sejumlah keberhasilan Kementerian ATR/BPN yang perlu dikomunikasikan lebih masif, seperti penyelesaian konflik tanah eks tanah tutupan Jepang, proyek Konsolidasi Tanah Vertikal di DKI Jakarta, hingga program Reforma Agraria yang masih berlangsung di berbagai daerah.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo, menegaskan pentingnya implementasi Strategi Komunikasi (Strakom) yang sudah dituangkan dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024.
Bagas menjelaskan bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan meliputi empat pilar utama: paid media, earned media, shared media, dan owned media. Ia juga mengingatkan seluruh satuan kerja (Satker) untuk rutin memperbarui pelaporan di Dashboard EKSISTENSI sebagai indikator efektivitas komunikasi publik.
"Mohon jangan tunggu sebulan sekali untuk melaporkan. Kita butuh data real-time agar bisa membaca dampaknya secara akurat," kata Bagas kepada lebih dari seribu peserta dari 519 Satker Kanwil dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, mengingatkan pentingnya pengelolaan kanal pengaduan masyarakat. Ia menekankan bahwa seluruh kanal, mulai dari SP4N LAPOR!, layanan hotline di 081110680000, email resmi, hingga tatap muka harus direspons cepat dan ditindaklanjuti secara profesional.
"Kami tidak boleh menyepelekan satu pun aduan. Setiap laporan dari masyarakat adalah bentuk partisipasi publik yang perlu kita hargai dan tindaklanjuti dengan sigap," tegas Adhi.
Acara ini turut dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dan didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, yang juga memberikan pengarahan strategis kepada seluruh peserta.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat peran humas sebagai agen perubahan dalam tata kelola komunikasi pemerintahan yang terbuka, responsif, dan terpercaya.
