Comunitynews | Tangsel, — Program percontohan (pilot project) integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) resmi berjalan di Kota Tangerang Selatan.
Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara Kantor Pertanahan Kota Tangsel dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan diharapkan membawa manfaat nyata, baik dalam pengelolaan data maupun peningkatan pendapatan daerah.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi langkah strategis ini.
Dalam kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kota Tangsel pada Rabu (23/7), ia menekankan pentingnya akurasi data dalam mendukung reformasi birokrasi dan layanan publik.
“Saya sangat mengapresiasi inisiatif ini. Bagi Kantah Tangsel, integrasi ini membuka akses terhadap data bidang tanah yang lebih presisi, sedangkan bagi pemerintah daerah, ini jelas berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah,” ungkap Ossy dalam pemaparannya.
Namun demikian, menurut Ossy, keberhasilan integrasi secara nasional masih membutuhkan kesiapan data pertanahan yang lengkap.
“Transformasi digital hanya akan berjalan baik jika seluruh data sudah rapi. Setelah itu, baru bisa disinergikan dengan instansi lain,” ujarnya.
Program ini melibatkan sejumlah pihak lintas instansi, antara lain Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel. Kolaborasi ini dinilai menjadi model integrasi layanan yang bisa direplikasi di wilayah lain.
Wamen Ossy juga meninjau langsung pelayanan di loket Kantor Pertanahan. Ia menyapa warga yang tengah mengurus dokumen pertanahan, sekaligus memastikan bahwa proses layanan publik berjalan efisien dan ramah.
Turut mendampingi Wamen dalam kunjungan ini, antara lain Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Adjie Arifuddin, Tenaga Ahli Bidang Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja, Kepala Kanwil BPN Banten Sudaryanto, perwakilan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, serta Kepala Kantah Kota Tangsel Shinta Purwitasari.
Dengan sinergi lintas sektor ini, diharapkan program integrasi NIB dan NOP dapat menjadi fondasi bagi sistem pertanahan nasional yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
