ADS

ads

,

Iklan

iklan

LSM Jambakk Laporkan Kadis Pemprov Banten ke KPK, Dugaan Villa Mewah Rp20 Miliar Tak Tercantum dalam LHKPN Disorot

18 Nov 2026, 17:38 WIB Last Updated 2026-11-18T10:48:23Z


 

BANTEN,Comumitynews– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Jambakk) melaporkan salah satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan kepemilikan villa mewah di Kabupaten Bogor yang disebut tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).



Laporan tersebut disampaikan secara langsung dengan nomor surat 095/LSM Jambakk/XI/2026, serta melalui kanal pengaduan daring KPK dengan nomor aduan A.2026 1102950.



Ketua Umum LSM Jambakk Provinsi Banten, Feriyana, menyebut laporan itu berangkat dari hasil investigasi pihaknya terhadap dugaan kepemilikan aset berupa bangunan villa mewah di kawasan Cigombong, Kampung Palalangon, Desa Pasir Jaya, Kabupaten Bogor.



Berdasarkan hasil penelusuran LSM Jambakk, bangunan villa tersebut diduga dimiliki oleh seorang kepala dinas yang saat ini masih aktif menjabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Villa itu disebut mulai dibangun pada 2023 dengan perkiraan nilai mencapai Rp20 miliar.



Jambakk menyoroti dugaan bahwa aset tersebut tidak tercantum dalam LHKPN pejabat bersangkutan yang dilaporkan pada 10 Januari 2026 untuk periode pelaporan 2025.



Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi pelaporan kekayaan, melainkan menyangkut transparansi, integritas, serta kewajaran profil kekayaan seorang pejabat publik.



“Ketidak patuhan dalam pelaporan LHKPN dapat menjadi indikasi awal atau pintu masuk untuk menelusuri profil keuangan pejabat. Kami meminta KPK menindaklanjuti laporan ini secara serius dan memeriksa sumber dana pembangunan villa tersebut,” ujar Feriyana kepada awak media.



Menurut Lsm Jambakk, keberadaan aset bernilai besar yang diduga tidak dilaporkan perlu diuji melalui klarifikasi kepemilikan, penelusuran sumber dana, serta pencocokan dengan penghasilan resmi dan aset lain yang tercatat.



LSM Jambak menilai KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi apabila ditemukan ke tidak sesuaian dalam laporan kekayaan penyelenggara negara, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aset yang belum dilaporkan maupun dugaan penerimaan yang tidak sesuai profil penghasilan.



Lsm Jambakk juga meminta agar penelusuran tidak berhenti pada persoalan kelengkapan administrasi, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, ataupun tindak pidana pencucian uang.



Feriyana menegaskan pihaknya akan terus mengawal laporan tersebut dan mendorong KPK memberikan tindak lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.



“Laporan ini kami sampaikan agar ada pemeriksaan yang objektif. Kami tidak ingin membangun opini atau menghakimi seseorang, tetapi jika memang terdapat aset yang tidak dilaporkan dan sumber perolehannya tidak jelas, maka harus ditelusuri secara transparan,” tegasnya.



Jambakk juga mendorong instansi tempat pejabat tersebut bertugas untuk melakukan evaluasi apabila nantinya ditemukan pelanggaran kewajiban pelaporan kekayaan maupun disiplin aparatur sipil negara.



Di sisi lain, dugaan kepemilikan villa dan ketidakcantuman aset dalam LHKPN tersebut masih memerlukan verifikasi dari pihak berwenang. Kepemilikan, nilai aset, sumber pembiayaan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum.



Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan maupun klarifikasi dari pejabat yang dilaporkan terkait dugaan kepemilikan villa tersebut.




Publik kini menanti apakah laporan LSM Jambakk tersebut akan menjadi pintu bagi KPK untuk menelusuri lebih jauh dugaan ketidaksesuaian kekayaan pejabat dengan laporan resmi yang disampaikan kepada negara.

Iklan

iklan