ADS

ads

,

Iklan

iklan

Aturan Baru LKPP Perketat Pengadaan Proyek, Dinas PUPR Cilegon Tegaskan Komitmen Patuh Ketentuan

17 Nov 2026, 11:34 WIB Last Updated 2026-11-17T04:34:06Z


 

CILEGON,Comunitynews– Terbitnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek pemerintah.



Regulasi tersebut mempertegas sejumlah ketentuan dalam proses pengadaan, termasuk larangan penggunaan nama perusahaan lain atau praktik pinjam bendera serta pengalihan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain.



Ketentuan ini menjadi penting untuk memastikan perusahaan penyedia yang memenangkan tender benar-benar memiliki kapasitas, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.



Menanggapi penerapan regulasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cilegon, H. TB. Dendi Rudiatna, ST., M.Si., memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp pada Selasa (17/11/2026).



Ia menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku.



"Pada prinsipnya kami akan mematuhi semua ketentuan yang berlaku," jelasnya.



Pernyataan tersebut menjadi penegasan komitmen Dinas PUPR Kota Cilegon dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi pemerintah.



Namun, kepatuhan terhadap aturan tidak cukup hanya disampaikan secara normatif. Pelaksanaannya juga perlu tercermin dalam proses pemilihan penyedia, pengawasan pekerjaan, hingga pertanggung jawaban kontrak di lapangan.



Terlebih, larangan pinjam bendera dan pengalihan seluruh pekerjaan menjadi aspek penting untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.



Karena itu, transparansi proses tender, kesesuaian perusahaan pemenang dengan pelaksana pekerjaan, serta pengawasan terhadap tanggung jawab penyedia menjadi hal yang perlu diperhatikan.



Publik pun berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap proyek yang di biayai melalui anggaran pemerintah di laksanakan sesuai ketentuan, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.



Dengan adanya regulasi baru tersebut, komitmen kepatuhan Dinas PUPR Kota Cilegon diharapkan dapat di wujudkan melalui pengawasan dan pelaksanaan pengadaan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang bertentangan dengan aturan.

Iklan

iklan