ADS

ads

,

Iklan

iklan

GASMEN Cilegon Soroti Pembahasan RKA APBD 2027 di Tangerang, Transparansi Anggaran Dipertanyakan

18 Nov 2026, 14:12 WIB Last Updated 2026-11-18T07:12:23Z


 

CILEGON,Comunitynews– Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2027 yang melibatkan sekitar 300 peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan di Tangerang menuai kritik dari Gerakan Aktivis Masyarakat (GASMEN) DPC Kota Cilegon.



Cecep ZF menyampaikan kritik tersebut kepada awak media, Rabu (18/11/2026). Ia mempertanyakan urgensi pelaksanaan pembahasan anggaran di luar Kota Cilegon, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.



“Pertanyaannya, mengapa pembahasan RKA APBD 2027 harus dilaksanakan di Tangerang? 


Apakah fasilitas di Kota Cilegon tidak memadai sehingga kegiatan harus dilakukan di luar daerah?” ujarnya.



Menurut Cecep, kegiatan yang melibatkan ratusan peserta berpotensi menimbulkan beban anggaran tambahan, mulai dari transportasi, konsumsi, akomodasi hingga kebutuhan fasilitas kegiatan. Karena itu, ia meminta DPRD dan Pemkot Cilegon membuka rincian pembiayaan secara transparan kepada masyarakat.



Ia menegaskan, efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya menjadi slogan dalam pembahasan kebijakan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata dalam setiap penggunaan APBD.



“Jangan sampai pembahasan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru menjadi kegiatan yang menghabiskan anggaran untuk rutinitas birokrasi. Publik berhak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan dan apa hasil konkret dari kegiatan tersebut,” tegasnya.



Cecep juga mengingatkan DPRD agar menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara substantif, tidak sekadar membahas serta menyetujui angka-angka dalam dokumen perencanaan.



Menurutnya, pembahasan RKA APBD 2027 harus mampu mengoreksi program-program yang dinilai kurang produktif serta memastikan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.



Di sisi lain, ia menilai masih banyak persoalan di Kota Cilegon yang membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran, seperti infrastruktur jalan, banjir, drainase, pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.



GASMEN DPC Kota Cilegon pun menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta keterbukaan rincian anggaran kegiatan pembahasan RKA APBD 2027 di Tangerang, penjelasan mengenai urgensi pemilihan lokasi, jumlah peserta, sumber pembiayaan, serta total biaya yang digunakan.



Selain itu, pihaknya meminta agar seluruh usulan anggaran OPD disusun berdasarkan kebutuhan riil dan target hasil yang terukur, dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.



Cecep juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses penyusunan dan pembahasan APBD 2027 agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan.



“APBD bukan uang pribadi pejabat, bukan uang DPRD, dan bukan uang OPD. Itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jangan sampai masyarakat diminta memahami keterbatasan keuangan daerah, tetapi penggunaan anggaran untuk kegiatan birokrasi tidak dijelaskan secara terbuka,” tandasnya.



Ia berharap pembahasan RKA APBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar kegiatan administratif yang berorientasi pada rutinitas.



“Rakyat tidak membutuhkan kegiatan yang menghamburkan anggaran. Rakyat membutuhkan pembangunan yang merata, kebijakan yang tepat sasaran, dan pelayanan publik yang semakin baik,” pungkas Cecep.


Iklan

iklan