JAKARTA – Kehilangan sertipikat tanah bukan berarti pemilik kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya. Masyarakat masih dapat memperoleh dokumen pengganti dengan mengajukan permohonan langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) sesuai prosedur yang berlaku.
Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses tersebut adalah pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur penerbitan sertipikat pengganti akibat kehilangan.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, mengatakan bahwa pengambilan sumpah bukan sekadar tahapan administratif. Proses tersebut menjadi bentuk tanggung jawab pemohon untuk memastikan bahwa informasi mengenai kehilangan sertipikat disampaikan secara benar.
Dalam keterangannya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (18/11/2026), Asnaedi menyebut mekanisme tersebut bertujuan mencegah potensi penyalahgunaan dokumen sekaligus melindungi kepentingan hukum pemegang hak maupun pihak lainnya.
Ia mencontohkan, terdapat kemungkinan seseorang mengajukan sertipikat pengganti dengan alasan dokumen hilang, padahal sertipikat tersebut sebenarnya masih berada di tangan pihak lain berdasarkan suatu hubungan hukum.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, penerbitan sertipikat pengganti tidak hanya mengandalkan pernyataan pemohon di bawah sumpah. Kantor Pertanahan juga harus melakukan pengumuman agar pihak lain yang berkepentingan mempunyai kesempatan menyampaikan keberatan.
Masa penyampaian keberatan diberikan selama 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Jika terdapat keberatan yang dinilai memiliki dasar kuat, permohonan penerbitan sertipikat pengganti dapat ditolak.
Lebih lanjut, Asnaedi menjelaskan bahwa sertipikat tanah merupakan dokumen bukti hak, sehingga kehilangan bentuk fisiknya tidak serta-merta menghilangkan hak kepemilikan atas tanah tersebut.
Penerbitan dokumen pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan ketersediaan bukti hak secara resmi. Dalam pelaksanaannya, data pendaftaran tanah tetap menjadi acuan dengan mempertimbangkan hak serta kepentingan pihak-pihak terkait.
Tidak hanya sertipikat yang hilang, dokumen tanah yang mengalami kerusakan juga dapat diajukan untuk memperoleh pengganti. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh kebakaran, banjir, maupun rayap. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi menyesuaikan kondisi dokumen.
Berbeda dengan sertipikat fisik, pemegang Sertipikat Elektronik tidak perlu khawatir apabila salinan cetaknya hilang. Sebab, data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah dan salinannya dapat diakses atau diperoleh kembali melalui mekanisme layanan sesuai ketentuan.
Asnaedi pun meminta masyarakat yang mengalami kehilangan maupun kerusakan sertipikat agar segera mendatangi Kantor Pertanahan untuk mengurus dokumen pengganti secara mandiri.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan jalur pelayanan resmi Kementerian ATR/BPN guna mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi. (MW/RS)





