Layanan pertanahan dipastikan tetap optimal di tengah penerapan kebijakan work from anywhere (WFA). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terdampak oleh perubahan sistem kerja tersebut.
Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/03/2026). Dalam kesempatan itu, Nusron meminta seluruh jajaran, terutama di Kantor Pertanahan daerah, untuk tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa WFA bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan. Sebaliknya, jajaran ATR/BPN dituntut memastikan pelayanan tetap berjalan secara cepat, mudah, dan transparan.
Dalam arahannya, Nusron juga menyampaikan bahwa setiap wilayah diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan mekanisme layanan berdasarkan kondisi lokal. Penyesuaian ini menjadi penting, khususnya menjelang periode libur Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan mobilitas masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa fleksibilitas tersebut harus diiringi dengan pengelolaan layanan yang baik. Kantor Pertanahan di daerah diminta mengatur jadwal kerja serta alur pelayanan secara cermat guna menghindari penumpukan permohonan.
Selain fokus pada pengaturan layanan, Nusron juga mendorong percepatan penyelesaian berkas pertanahan di seluruh Indonesia. Ia menegaskan pentingnya menekan jumlah berkas tertunda sebelum WFA diberlakukan secara penuh.
Menurutnya, langkah percepatan ini menjadi upaya penting untuk mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan yang dapat mengganggu pelayanan di masa mendatang.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan transformasi sistem kerja yang lebih fleksibel tetap berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan.
Dengan langkah tersebut, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat menghadirkan layanan pertanahan yang tetap adaptif, responsif, serta berfokus pada kepuasan masyarakat di tengah perubahan kebijakan kerja nasional.
