Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mendorong perubahan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi sekolah kedinasan berbasis vokasi dengan sistem ikatan dinas. Dukungan dari Komisi II DPR RI dinilai krusial untuk merealisasikan rencana tersebut.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan transformasi ini bertujuan mencetak sumber daya manusia pertanahan dan tata ruang yang profesional, berintegritas, dan siap terjun ke dunia kerja.
“Langkah ini penting agar kebutuhan SDM di sektor pertanahan dapat terpenuhi secara optimal,” kata Dalu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (14/04/2026).
Menurutnya, dasar hukum transformasi tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi itu mengatur perubahan kelembagaan menjadi Politeknik Agraria STPN sekaligus penyesuaian program studi agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Ia menambahkan, kebutuhan tenaga profesional di bidang pertanahan masih sangat tinggi. Salah satunya terlihat pada jabatan Penata Pertanahan yang belum terpenuhi secara maksimal.
“Masih terdapat selisih besar antara kebutuhan dan jumlah SDM yang tersedia saat ini,” ujarnya.
Dari sisi kesiapan, Politeknik Agraria STPN dinilai telah memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai, mulai dari tenaga pengajar hingga fasilitas laboratorium penunjang pembelajaran. Sistem pendidikan berbasis asrama juga menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter peserta didik.
Selain itu, capaian pengelolaan anggaran yang konsisten di atas 97 persen dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kesiapan institusi dalam menjalankan transformasi.
Menanggapi rencana tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengingatkan pentingnya koordinasi lintas instansi agar proses transformasi berjalan lancar.
“Perlu perencanaan yang matang dan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian PANRB,” tegasnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri sejumlah pejabat dari berbagai kementerian serta jajaran pimpinan ATR/BPN.
