Jakarta, Comunitynews— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus sepenuhnya kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Penegasan tersebut disampaikan saat Presiden bertemu dengan para kepala daerah se-Tanah Papua bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan peringatan tegas agar dana Otsus tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia meminta kepala daerah mengedepankan tanggung jawab dan integritas dalam mengelola anggaran khusus tersebut.
“Dana Otsus itu amanah untuk rakyat Papua. Jangan sampai anggaran besar ini habis untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Prabowo.
Presiden juga menyoroti kebiasaan sebagian pejabat daerah yang terlalu sering berada di Jakarta. Menurutnya, kepala daerah harus lebih banyak turun langsung ke wilayah masing-masing agar memahami persoalan rakyat dan memastikan program pembangunan berjalan efektif.
“Sekarang rakyat bisa menilai kinerja pejabatnya. Saudara dipilih untuk bekerja di daerah, bukan berlama-lama di pusat,” ujarnya.
Selain menekankan kedisiplinan aparatur daerah, Prabowo meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan dana Otsus agar pengelolaannya transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menerima laporan terkait penyaluran dana Otsus Papua. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pada tahun berjalan, realisasi dana Otsus telah mencapai Rp12,6 triliun, sementara alokasi untuk tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp10 triliun.
Prabowo menegaskan bahwa besarnya anggaran tersebut harus diiringi dengan capaian nyata di lapangan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Lebih jauh, Presiden menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu prioritas yang ditekankan adalah penguatan ketahanan dan kemandirian pangan di setiap kabupaten sesuai potensi wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah pusat memastikan keberlanjutan berbagai program strategis nasional di Papua, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan konektivitas melalui proyek Jalan Trans Papua.
.jpg)
