Comunitynews - Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Demokrat, Pinan SH, menggelar kegiatan reses masa persidangan pertama tahun sidang 2025–2026 di Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Buaran Bambu Mulyati, unsur Binamas dan Babinsa, serta ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam reses tersebut, Pinan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung. Ia menekankan pentingnya mendengar keluhan dan kebutuhan warga agar program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“Reses ini kami lakukan untuk mendengar secara langsung aspirasi masyarakat, khususnya terkait perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Pinan.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh masukan warga akan dikaji lebih lanjut untuk dimasukkan ke dalam pembahasan kebijakan dan alokasi anggaran di tingkat provinsi.
“Aspirasi warga akan kami tindak lanjuti melalui perencanaan program dan dukungan kebijakan yang relevan. Infrastruktur desa dan penguatan UMKM akan menjadi prioritas agar manfaat pembangunan bisa dirasakan secara nyata,” tegasnya.
Kepala Desa Buaran Bambu, Mulyati, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kepedulian anggota dewan terhadap kondisi masyarakat di desanya.
“Kami sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak Pinan. Kegiatan ini menjadi kesempatan penting bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan mendesak, terutama perbaikan jalan, drainase, dan peningkatan layanan publik,” ungkap Mulyati.
Kegiatan reses berlangsung tertib dan kondusif, diikuti sekitar dua hingga tiga ratus warga. Semua pihak yang hadir menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Reses tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menyatukan aspirasi warga dengan program kerja nyata DPRD Banten, sehingga hasilnya dapat segera diusulkan kepada pemerintah daerah dan direalisasikan pada masa sidang berikutnya.(Aris)
