Comunitynews | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmen mempercepat transformasi layanan pertanahan.
Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Jakarta, Selasa (26/8/2025), dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Dalam arahannya, Nusron menekankan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan utama kinerja kementerian. Oleh karena itu, menurutnya, birokrasi harus bergerak lebih cepat dengan sistem yang sederhana, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
“Pelayanan pertanahan tidak boleh lagi berbelit. Transformasi harus segera kita percepat agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dan kepastian hukum,” ujar Nusron.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menambahkan bahwa standar operasional pelayanan sudah usang karena belum pernah diperbarui sejak 2010. Kondisi ini dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba cepat.
“Prinsip pelayanan harus mengedepankan kemudahan, transparansi, kenyamanan, serta dilaksanakan dengan profesional dan berintegritas, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menegaskan bahwa transformasi tidak hanya sebatas perbaikan sistem, tetapi juga mencakup reformasi menyeluruh.
“Kami sudah menyusun peta jalan hingga 2029. Targetnya, pelayanan publik di ATR/BPN tidak hanya unggul, tapi juga mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia,” jelas Einstein.
Rapim kali ini dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dan diikuti pejabat eselon I serta II secara langsung.
Selain itu, rapat juga terhubung secara daring dengan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Indonesia.
Pertemuan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional agar agenda transformasi layanan berjalan serentak di seluruh lini kerja ATR/BPN.
