SERANG,Comunitynews– Proyek pembangunan Flyover Unyur di Kota Serang, Banten, dengan nilai kontrak Rp24.609.675.000 menjadi sorotan. Sejumlah pekerja diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap saat beraktivitas di lokasi proyek.
Berdasarkan pantauan awak media pada Rabu (11/11/2026), kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terlebih proyek tersebut memiliki nilai anggaran mencapai Rp24,6 miliar.
Padahal, keselamatan kerja telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian.
Tak hanya soal APD, fungsi pengawasan konsultan PT Karya Pratama Konsulindo juga menjadi sorotan. Saat awak media melakukan pemantauan, konsultan pengawas tidak terlihat berada di lokasi.
Ketika dikonfirmasi, mandor berinisial DN mengatakan, "Tadi pagi ke sini, kalau sekarang belum datang lagi."
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai intensitas pengawasan dan sejauh mana konsultan memastikan standar keselamatan diterapkan selama pekerjaan berlangsung.
DPW INAKOR Banten melalui Handi turut menyayangkan kondisi tersebut.
"Anggarannya fantastis, seharusnya keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja juga benar-benar diperhatikan. Jangan sampai pembangunan infrastruktur berjalan, tetapi keselamatan pekerjanya justru terabaikan," tegasnya.
Untuk memperoleh klarifikasi, awak media mendatangi kantor DPUPR Provinsi Banten. Namun, Kepala Dinas disebut sedang melaksanakan kegiatan di luar kantor. Petugas Pamdal menyarankan agar awak media membuat janji atau surat terlebih dahulu melalui bagian humas.
Sementara itu, PT Ghali Multi Perdana selaku kontraktor pelaksana dan PT Karya Pratama Konsulindo selaku konsultan pengawas diminta memberikan penjelasan terkait kelengkapan APD, sistem pengawasan, serta evaluasi penerapan K3 di lapangan.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp24,6 miliar, publik tentu berhak mempertanyakan kualitas pengawasan proyek tersebut. Sebab, pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga wajib menjamin keselamatan para pekerja.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi dari DPUPR Banten, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas belum diperoleh.
Awak Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
