Semarang — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan pentingnya sikap adil bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026).
Dalam tausiah yang disampaikan menjelang waktu berbuka puasa, Nusron menekankan bahwa keadilan harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin.
“Jika kita diberi amanah sebagai pemimpin, hal pertama yang harus dipegang adalah keadilan. Bersikap adil berarti tidak boleh memiliki prasangka dan tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan perasaan,” kata Nusron.
Ia menilai sejumlah pejabat terkadang keliru dalam menentukan kebijakan karena terlalu dipengaruhi oleh sentimen pribadi. Kedekatan emosional, seperti hubungan dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi mahasiswa, sering kali memengaruhi cara pandang dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengurangi objektivitas seorang pemimpin.
Oleh sebab itu, Nusron mengingatkan agar pemimpin mampu menjaga jarak secara profesional, meskipun memiliki kedekatan emosional dengan pihak tertentu.
“Kadang kita harus menjaga jarak meskipun memiliki ikatan emosional. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tetap adil. Salah satu bentuk keadilan adalah kehati-hatian dalam menentukan kebijakan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keadilan dalam pemerintahan harus diwujudkan melalui kebijakan yang memudahkan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi publik.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa kebijakan pemerintah perlu dirancang secara aplikatif, efektif, dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rifqinizamy menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih baik, bersih, dan efektif.
Ia juga mendorong daerah untuk mengembangkan potensi serta kekhasan ekonomi masing-masing guna memperkuat kemandirian daerah.
“Jika daerah mampu membangun kemandirian ekonomi dari hulu hingga hilir, maka sistem negara kesatuan yang berotonomi akan menjadi kekuatan bagi bangsa,” tuturnya.
Kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, para kepala daerah se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga besar HMI dan KAHMI, serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di wilayah Jawa Tengah.
Dalam acara tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Biro Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima Mohammad, serta Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.
.jpg)
