Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan negara memiliki kewajiban melindungi warga dari bencana alam, sambil mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Nusron saat pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (07/02/2026). Dalam kesempatan itu, Nusron juga resmi dilantik sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana.
“Hari ini, gotong royong dilanjutkan dengan pendekatan manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan. Negara bertanggung jawab melindungi rakyat, terutama kelompok paling rentan agar mampu bangkit dari musibah secara bermartabat,” kata Nusron.
Nusron menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan penanganan dampaknya, termasuk pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan memicu banjir.
“Kami bersyukur atas langkah Presiden, namun pencabutan izin harus diikuti tindakan hukum. Kerusakan lingkungan adalah kejahatan serius yang patut ditindak tegas,” ujarnya.
Selain itu, MUI turut menyalurkan bantuan rehabilitasi tiga masjid di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta mendanai perbaikan 500 rumah bagi guru mengaji dan marbot terdampak bencana. Nusron menekankan peran tokoh agama dan organisasi Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
Acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa, pengukuhan dan ta’aruf pengurus MUI 2025-2030, dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla, para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih, serta sekitar 58 ribu peserta perwakilan MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek.
