Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menyoroti pentingnya landasan keilmuan yang jelas dalam setiap pengambilan kebijakan negara. Hal itu disampaikannya dalam Kajian Tarawih yang digelar di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, Depok, Senin (23/2/2026).
Di hadapan jemaah dan alumni UI, Nusron menjelaskan bahwa dalam tradisi Islam, sanad menjadi penentu validitas ilmu. Tanpa rantai keilmuan yang jelas, menurutnya, kebenaran suatu pendapat sulit dipertanggungjawabkan.
Ia menilai prinsip tersebut relevan dalam konteks pemerintahan modern. Kebijakan publik harus berlandaskan data yang akurat, regulasi yang sah, serta kerangka hukum yang kuat. Tanpa pijakan itu, keputusan berisiko menjadi subjektif dan kehilangan legitimasi.
Selain aspek normatif, Nusron juga menekankan dimensi moral dalam kepemimpinan. Ia mengingatkan bahwa pemimpin memiliki potensi menyalahgunakan kewenangan jika tidak mampu mengendalikan ego dan kepentingan pribadi.
Dalam tausiyahnya, ia mengutip doa Rasulullah yang berisi peringatan moral bagi para pemegang amanah, agar tidak mempersulit rakyat dan senantiasa memudahkan urusan masyarakat.
Terkait kebijakan pertanahan, Nusron merujuk pada pesan Al-Qur’an dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 tentang pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Ia menyatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong kebijakan agraria yang berpihak pada pemerataan.
Penataan Hak Guna Usaha, redistribusi tanah, serta pengaturan tata ruang, lanjutnya, diarahkan untuk menekan ketimpangan ekonomi dan memperluas akses kepemilikan lahan bagi masyarakat.
Sebagai penutup, Nusron mengajak generasi muda menjadikan kepemimpinan sebagai tanggung jawab jangka panjang. Ia menegaskan, keberlanjutan negara sangat ditentukan oleh keadilan yang diwujudkan dalam kebijakan publik, bukan sekadar simbol formal kenegaraan.
.jpg)
