Sinkronisasi Program ATR/BPN 2027 menjadi perhatian serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam upaya memperkuat efektivitas perencanaan dan penganggaran nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 dan Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) yang digelar di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sejak dini agar pelaksanaan kegiatan berjalan terarah dan berdampak nyata. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang tidak bersifat administratif semata.
“Sinkronisasi usulan program 2027 perlu segera dilakukan meskipun masih awal 2026. Perencanaan harus efektif dan efisien, mulai dari penganggaran hingga evaluasi kinerja, sehingga menjadi pedoman jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” kata Dalu Agung saat membuka acara secara daring.
Dalam kesempatan tersebut, Dalu Agung menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 mencapai 95,26 persen. Capaian tersebut dinilai mencerminkan pengelolaan anggaran yang berjalan cukup optimal, meski masih terdapat sejumlah catatan, khususnya pada penguatan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu sebesar Rp9,49 triliun. Namun, kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar membuat pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Adapun target PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun yang sebagian besar bersumber dari layanan pertanahan dan tata ruang.
“Angka penerimaan dapat berubah setiap tahun, namun sumber utama tetap berasal dari layanan. Karena itu, seluruh satuan kerja harus memastikan koordinasi dan pelaksanaan berjalan optimal,” ujarnya.
Terkait perencanaan Tahun 2027, Dalu Agung mengungkapkan bahwa usulan seluruh satuan kerja telah dikelompokkan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp3,285 triliun, dengan kontribusi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyatakan bahwa capaian realisasi anggaran kementerian secara umum telah berada pada kategori optimal. Kendati demikian, ia menilai masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam ketepatan perencanaan sejak tahap awal.
“Keterbatasan waktu dan perhitungan yang belum maksimal menjadi evaluasi penting. Pada 2026, kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko agar pelaksanaan program lebih terukur,” kata Andi.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya sebagai narasumber secara daring. Peserta yang hadir secara luring terdiri atas Kepala Bagian Program dari masing-masing direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia.
Melalui sinkronisasi ini, Kementerian ATR/BPN berharap perencanaan dan penganggaran ke depan semakin terintegrasi, akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang secara nasional.
.jpg)
