Jakarta, Comunitynews— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Keyakinan tersebut disampaikan saat Presiden memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
Prabowo mengungkapkan bahwa posisi perekonomian Indonesia saat ini telah menempati peringkat delapan dunia. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai USD 4,66 triliun atau setara Rp76,3 kuadriliun, sebuah capaian yang menunjukkan fondasi ekonomi nasional semakin kuat.
Dengan potensi sumber daya alam, bonus demografi, dan pasar domestik yang besar, Presiden memperkirakan Indonesia dapat menembus jajaran lima besar bahkan empat besar ekonomi dunia dalam rentang waktu 15 hingga 20 tahun mendatang, asalkan dikelola secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kita punya semua modal untuk menjadi negara besar. Tantangannya bukan pada potensi, tetapi pada bagaimana kita mengelolanya,” ujar Prabowo.
Namun, Presiden menegaskan bahwa lompatan ekonomi tersebut hanya dapat dicapai apabila tata kelola pemerintahan dibenahi secara serius. Ia menilai kualitas aparatur negara dan integritas birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional.
Prabowo menekankan bahwa kekayaan negara harus dikelola secara bersih dan profesional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan dan ketimpangan. Menurutnya, tidak boleh ada rakyat yang hidup dalam kesulitan di tengah besarnya potensi ekonomi yang dimiliki bangsa.
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, agar menjauhi praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemborosan anggaran. Penegakan hukum, kata Prabowo, akan dijalankan tanpa pandang bulu.
“Pejabat yang tidak mampu bekerja dengan benar atau menyalahgunakan amanat rakyat akan kita tindak tegas. Tidak ada tempat bagi yang menghambat kemajuan bangsa,” tegasnya.
Presiden menambahkan, penertiban dan pembenahan aparatur negara merupakan syarat mutlak agar pembangunan nasional berjalan efektif dan pertumbuhan ekonomi tidak tergerus oleh perilaku birokrasi yang merugikan kepentingan publik.
