Banda Aceh, Comunitynews— Dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara tidak hanya dirasakan pada kerusakan fisik, tetapi juga mengancam keberlangsungan pendidikan anak-anak dan mahasiswa. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, M. Husni, mengusulkan agar pemerintah memberikan perlakuan khusus dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi peserta didik terdampak bencana.
Usulan tersebut disampaikan M. Husni setelah dirinya turun langsung mendampingi warga di beberapa titik terdampak banjir dan longsor. Ia menilai, pascabencana banyak keluarga kehilangan sumber penghidupan, sehingga kemampuan mereka untuk membiayai pendidikan anak turut tergerus.
“Dalam situasi darurat seperti ini, negara harus hadir memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah. Program Kartu Indonesia Pintar melalui PIP perlu diprioritaskan bagi pelajar dan mahasiswa korban bencana,” ujar Husni.
Menurut legislator asal Sumatera Utara tersebut, tekanan ekonomi pascabencana kerap memaksa keluarga untuk menunda bahkan menghentikan pendidikan anak. Kondisi itu, kata dia, juga dialami oleh mahasiswa yang tengah menempuh studi di luar daerah, sementara orang tua mereka terdampak langsung oleh musibah.
Husni mendorong kementerian terkait, baik Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama, agar membuka akses yang lebih mudah dan cepat bagi penerima KIP-PIP di wilayah terdampak. Ia menilai kebijakan afirmatif sangat dibutuhkan untuk mencegah meningkatnya angka putus sekolah akibat bencana.
Selain itu, ia mengajak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi memastikan hak pendidikan anak-anak korban bencana tetap terpenuhi. “Bantuan pendidikan dan beasiswa harus hadir tepat waktu agar masa depan mereka tidak ikut terdampak,” tegasnya.
Tak hanya soal bantuan bagi peserta didik, Husni juga menyoroti kerusakan sarana pendidikan dan fasilitas keagamaan akibat bencana. Menurutnya, sejumlah sekolah, madrasah, dan rumah ibadah membutuhkan penanganan serius agar dapat kembali difungsikan.
Ia menekankan, pemulihan infrastruktur pendidikan harus menjadi bagian integral dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Jika fasilitas belajar tidak segera diperbaiki, anak-anak akan semakin tertinggal,” kata Husni.
Husni berharap, upaya pemulihan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dapat memastikan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal, sekaligus menjadi langkah penting dalam membangun kembali kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
