Jakarta, Comunitynews— Partai Gerindra kembali menegaskan sikapnya terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Partai berlambang kepala garuda itu menilai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui DPRD dapat menjadi solusi atas mahalnya biaya politik serta tingginya potensi polarisasi di masyarakat akibat pilkada langsung.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa skema pilkada tidak langsung layak dipertimbangkan secara matang sebagai upaya memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat daerah.
“Gerindra berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD patut dikaji serius. Mekanisme ini dapat diterapkan di semua level pemerintahan daerah,” ujar Sugiono, Minggu (28/12/2025).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama pilkada langsung adalah membengkaknya anggaran negara dan daerah. Setiap penyelenggaraan pilkada, pemerintah daerah harus mengalokasikan dana hibah yang nilainya terus meningkat.
Sugiono memaparkan, pada 2015 anggaran pilkada masih berada di kisaran Rp7 triliun, namun melonjak tajam menjadi lebih dari Rp37 triliun pada 2024. Menurutnya, lonjakan tersebut menjadi beban serius bagi keuangan negara.
“Dana sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Tak hanya soal anggaran, Gerindra juga menyoroti besarnya ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah. Situasi tersebut dinilai membuat kontestasi politik menjadi tidak sehat dan cenderung eksklusif.
“Biaya kampanye yang tinggi membuat banyak figur potensial akhirnya tidak bisa maju. Ini jelas merugikan demokrasi,” lanjut Sugiono.
Ia menegaskan bahwa pemilihan melalui DPRD tetap menjunjung nilai demokrasi karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung dalam pemilu legislatif. Dengan begitu, kehendak masyarakat tetap tersalurkan melalui lembaga perwakilan.
Bahkan, menurutnya, mekanisme tersebut dapat memperkuat akuntabilitas partai politik dan wakil rakyat di daerah, karena setiap keputusan akan menjadi tolok ukur kepercayaan publik pada pemilu berikutnya.
“Partai dan anggota DPRD tentu akan berpikir matang, karena keputusan mereka akan dinilai langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Gerindra meyakini pilkada melalui DPRD dapat meredam ketegangan sosial dan polarisasi politik yang sering muncul selama tahapan pilkada langsung, terutama di tengah masyarakat akar rumput.
Meski mendukung wacana tersebut, Sugiono menekankan bahwa pembahasan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan kalangan akademisi.
“Partisipasi publik tetap penting. Jangan sampai perubahan sistem justru menutup ruang pengawasan masyarakat,” tutupnya.
