Lima Puluh Kota, Comunitynews — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera Barat. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi warga pascabencana.
Sejumlah kabupaten dan kota menjadi fokus pembangunan huntara. Di Kabupaten Pesisir Selatan, pembangunan direncanakan di Jorong Taratak Teleng, Nagari Puluik-Puluik. Saat ini, aktivitas di lapangan masih berada pada tahap awal berupa pematangan lahan sebelum konstruksi fisik hunian dimulai.
BNPB menyampaikan, pada tahap pertama, huntara di wilayah tersebut diperuntukkan bagi 73 kepala keluarga. Proses pematangan lahan terus dikebut agar pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan.
Sementara itu, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu daerah dengan progres pembangunan yang cukup cepat. Sejak 15 Desember 2025, pembangunan huntara telah memasuki tahap pelaksanaan dengan konsep hunian berbentuk barak atau kopel. Model ini dipilih karena dinilai efisien dan mampu menampung beberapa keluarga dalam satu bangunan.
Sebanyak 12 unit barak direncanakan dibangun pada tahap awal, dengan kapasitas lima keluarga per unit, sehingga dapat menampung total 60 kepala keluarga. Hingga pertengahan Desember, proses pembersihan lahan telah mencapai sekitar 75 persen atau seluas 4.700 meter persegi dari total area yang disiapkan.
BNPB juga mencatat bahwa di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam, pembangunan huntara masih berada pada fase pematangan lahan. Untuk mendukung percepatan, berbagai sumber daya telah dikerahkan, mulai dari alat berat, material konstruksi, hingga dukungan personel TNI di masing-masing lokasi.
“Pembangunan di sejumlah titik dimulai sejak pertengahan Desember dengan dukungan personel dan peralatan yang memadai,” demikian keterangan resmi BNPB".
Adapun di Kota Padang, pembangunan huntara masih dalam tahap perencanaan dan pengusulan. Sambil menunggu proses tersebut, sebagian warga terdampak bencana telah ditempatkan di hunian sementara berupa rumah susun Kampung Nelayan di Kecamatan Koto Tangah.
Dalam pelaksanaan pembangunan huntara, BNPB melibatkan personel lintas satuan secara terpadu. Tercatat sebanyak 40 personel Kodim, 25 personel Yonif 131/Brs, serta 20 personel Zipur dikerahkan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target waktu dan standar teknis yang ditetapkan.
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat dapat segera menempati hunian yang layak sambil menunggu pembangunan hunian tetap di tahap selanjutnya.
