Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian tahap akhir program Konsolidasi Tanah 2025 setelah seluruh rangkaian penataan dan kesepakatan dengan masyarakat dinyatakan rampung. Program strategis nasional ini kini memasuki tahap finalisasi dokumen sebelum masuk proses sertipikasi.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari, dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025), menyatakan bahwa hampir seluruh tahapan teknis program berjalan sesuai target.
“Desain penataan (B04), persetujuan masyarakat (B06), dan rencana aksi bersama warga (B09) sudah tuntas. Saat ini kami menyelesaikan dokumen menuju tahap sertipikasi (B12). Insyaallah bisa 100 persen,” ujarnya.
Sepanjang 2025, Ditjen PTPP telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan total 2.833 bidang tanah, dengan realisasi pembangunan fisik mencapai 81 persen. Program ini diprioritaskan untuk menata kawasan, mengurangi permukiman kumuh, serta meningkatkan nilai dan legalitas tanah masyarakat.
Embun Sari menegaskan bahwa percepatan penyelesaian memerlukan koordinasi erat antara Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, dan pemerintah daerah. Menurutnya, konsolidasi tidak hanya mengubah struktur ruang, tetapi juga menata ulang lingkungan permukiman agar lebih tertib dan layak huni.
Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, Ditjen PTPP mengintegrasikan sistem monitoring berbasis dashboard sehingga progres lapangan di setiap lokasi dapat dipantau secara real time. Ia menekankan pentingnya pelaporan digital yang disiplin agar hambatan teknis dapat segera diatasi.
Dalam Rakernas yang dihadiri 471 peserta dari berbagai wilayah, Embun Sari juga melaporkan serapan anggaran Ditjen PTPP yang menunjukkan tren positif. “Realisasi anggaran pusat mencapai 93,96 persen, sementara daerah berada di angka 88 persen,” katanya.
Rakernas ATR/BPN berlangsung pada 8–10 Desember 2025 dan diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kanwil BPN Provinsi, serta Kepala Kantor Pertanahan. Sesi pengarahan umum dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, dengan Sekjen Dalu Agung Darmawan dan Kepala Badan Pengembangan SDM Agustyarsyah sebagai narasumber.
