Nusron Wahid Tekankan Enam Agenda Prioritas dalam Rakor Pertanahan di Makassar

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/11/2025). Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang.

Nusron menyampaikan bahwa Sulsel menjadi provinsi ke-26 yang ia kunjungi sejak menjabat sebagai menteri. Kunjungan kerja tersebut bertujuan memperbarui data, meninjau perkembangan RTRW dan RDTR, serta mengidentifikasi berbagai masalah pertanahan di daerah.

 “Saya datang untuk meng-update informasi dan menyelesaikan persoalan yang ada, mulai dari RTRW, RDTR, pendaftaran tanah, hingga konflik pertanahan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Nusron menekankan enam agenda utama yang perlu dikoordinasikan secara intensif antara ATR/BPN dan pemerintah daerah. Di antaranya integrasi data antara Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta pemutakhiran sertipikat lama agar tidak terjadi tumpang tindih.

Ia juga menyoroti penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang masih minim. Saat ini, terdapat 116 wilayah di Sulsel yang belum memiliki RDTR, padahal dokumen tersebut krusial sebagai dasar kepastian hukum pemanfaatan ruang dan peningkatan investasi.

Agenda lainnya meliputi percepatan sertipikasi tanah wakaf dan evaluasi berbagai konflik agraria. Nusron mencatat, baru sekitar 20 persen tempat ibadah di Sulsel yang memiliki sertipikat wakaf. Selain itu, sengketa antara pemegang HGU dengan masyarakat, termasuk tanah-tanah eks PTPN yang diokupasi warga, menjadi fokus pembahasan.

Rakor turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, dan Kepala Kanwil BPN Sulsel, Dony Erwan.