Comunitynews | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung program transmigrasi nasional melalui langkah strategis berupa sertipikasi tanah transmigrasi serta pelaksanaan Reforma Agraria.
Dukungan ini sejalan dengan visi misi Asta Cita pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di daerah transmigrasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam acara Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/8/2025).
“Program transmigrasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kepastian hukum atas tanah yang ditempati para transmigran. Tanah adalah modal utama bagi kehidupan dan kesejahteraan mereka,” ujar Wamen Ossy di hadapan 2.000 peserta ekspedisi yang berasal dari kalangan akademisi.
Menurut Ossy, sertipikasi tanah menjadi fondasi penting agar para transmigran memiliki jaminan hak atas lahan yang mereka kelola. Lebih jauh, ATR/BPN juga mengintegrasikan kebijakan Reforma Agraria, khususnya melalui skema Penataan Akses.
Dengan kebijakan tersebut, transmigran tidak hanya memperoleh tanah yang sah secara hukum, tetapi juga diberi peluang untuk mengembangkan akses terhadap modal usaha, pasar, teknologi, hingga pendampingan usaha pertanian maupun perkebunan.
“Kami ingin memastikan tanah yang dimiliki transmigran dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Jangan sampai setelah menerima sertipikat, tanah tersebut dijual kembali dan masyarakat kehilangan asetnya,” tegas Ossy.
Acara ini juga menjadi momentum penting pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi yang diikuti 2.000 akademisi. Mereka akan ditugaskan melakukan riset serta pemetaan potensi ekonomi di 154 titik kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
Pelepasan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang didampingi oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih.
Pada kesempatan tersebut, Wamen Ossy hadir bersama Adjie Arifuddin, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, sebagai bentuk dukungan penuh ATR/BPN terhadap penguatan program transmigrasi.
Melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah berharap kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi pemukiman baru, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu menyejahterakan masyarakat. Program sertipikasi tanah dan Reforma Agraria diharapkan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
