Comunitynews | Jakarta,— Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat transformasi digital sektor pertanahan.
Salah satu langkah nyata yang kini dijalankan adalah perluasan layanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan bagi masyarakat.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital ini sangat bergantung pada dua faktor krusial: kesiapan data dan infrastruktur teknologi.
“Yang utama adalah kesiapan kantor-kantor pertanahan, baik dari sisi data maupun sarana digital. Kami ingin memastikan agar pengguna dapat mengakses layanan dengan lancar dan tanpa hambatan,” jelasnya usai meresmikan layanan baru di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, Jumat (1/8).
Perluasan layanan ini menandai bertambahnya cakupan digitalisasi di lingkungan ATR/BPN. Kini, tercatat sudah 161 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia yang menerapkan sistem Peralihan Hak Tanah berbasis elektronik.
Di wilayah DKI Jakarta, penambahan terbaru meliputi empat kantor baru: Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sebelumnya, layanan serupa sudah lebih dahulu diterapkan di Jakarta Pusat.
Menurut I Ketut, sistem elektronik ini mampu memangkas waktu layanan hingga lebih dari 30 persen. Selain hemat waktu, layanan digital juga mengusung prinsip akuntabilitas tinggi karena seluruh proses tercatat secara menyeluruh, mulai dari pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hingga penerbitan sertifikat.
“Sistem ini berbasis end-to-end tracking, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan karena semuanya bisa ditelusuri secara digital,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Alen Saputra, menyampaikan pentingnya sinergi antarpihak dalam pelaksanaan layanan ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan sistem digital sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat, PPAT, dan pihak Kementerian.
“Ini bukan sekadar layanan teknologi. Kuncinya ada pada sinergi. Jika tidak ada kerja sama antara para pihak, implementasinya akan sulit berjalan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alen berharap hadirnya layanan elektronik ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Cepat, efisien, dan terpercaya,” tutupnya.
Peluncuran layanan ini turut dihadiri oleh Inspektur Wilayah IV, Agust Yulian, serta sejumlah pejabat dari Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. Hadir pula Ketua Pengurus Wilayah IPPAT DKI Jakarta, Dewantari Handayani, beserta jajaran.
.jpg)
