Comunitynews | Minahasa, — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa institusinya saat ini tengah berhadapan dengan tiga tantangan besar yang harus segera diatasi guna memperkuat pelayanan pertanahan nasional.
Tiga tantangan tersebut meliputi peningkatan jumlah sertipikat tanah yang diterbitkan, percepatan sertifikasi atas bidang tanah yang telah terpetakan, serta penyempurnaan kualitas data pertanahan.
Dalam kunjungannya ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Minahasa, Kamis (17/7), Nusron menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Ia menilai, efektivitas pelayanan publik di bidang pertanahan sangat ditentukan oleh penyederhanaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal.
“Semua prosedur harus dipangkas tanpa mengabaikan akuntabilitas. Sistem digitalisasi harus menjadi tulang punggung birokrasi. Dari sisi SDM, pola karier harus berbasis transparansi dan meritokrasi,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, sektor pertanahan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Sulawesi Utara.
Tercatat, penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp124,4 miliar. Sementara itu, pencatatan hak tanggungan di wilayah tersebut menyentuh angka Rp4,2 triliun.
Dari sekitar 7,8 juta layanan pertanahan yang diberikan secara nasional, sebanyak 52.000 di antaranya dilayani di Provinsi Sulut.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya peran aktif seluruh jajaran ATR/BPN dalam komunikasi publik. Ia mengingatkan bahwa di era post-truth, penyebaran informasi palsu bisa lebih cepat dan lebih luas dibandingkan fakta.
“Seluruh pegawai harus menjadi corong informasi yang kredibel. Kita tidak bisa lagi bergantung hanya pada segelintir orang untuk menjaga citra lembaga. Setiap individu punya peran strategis dalam meluruskan disinformasi dan membangun kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Nusron pun mengingatkan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Menurutnya, percepatan layanan harus dibarengi dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Bekerja cepat saja tidak cukup. Kita harus bekerja bersih, akurat, dan berorientasi pada manajemen risiko. Governance, Risk, and Compliance (GRC) harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan dan tindakan,” imbuhnya.
Kunjungan kerja ini turut diisi dengan penandatanganan prasasti peresmian renovasi beberapa kantor pertanahan di Sulawesi Utara, antara lain Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Sebelum memberikan arahan, Menteri Nusron juga menerima laporan capaian kinerja dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut, Erry Juliani Pasoreh.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN didampingi sejumlah pejabat tinggi pratama dari kementeriannya, serta disambut oleh jajaran pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Sulawesi Utara.
.jpg)
