Comunitynews | Jakarta – Reformasi layanan pertanahan digital yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi publik dan mencatatkan capaian pemberitaan positif sepanjang Juni hingga Juli 2025.
Hal ini diungkapkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, dalam pertemuan bersama jajaran Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN pada Kamis, 24 Juli 2025, di Jakarta.
“Topik mengenai layanan digital pertanahan menjadi sorotan yang paling menonjol dalam pemberitaan. Ini menunjukkan bahwa reformasi yang dijalankan memang menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara langsung,” jelas Adita.
Menurutnya, data besar (big data) yang dihimpun PCO menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi layanan pertanahan tidak hanya relevan secara substansi, tetapi juga mendapat respons publik yang positif. Hal ini turut memperkuat posisi Kementerian ATR/BPN dalam mengelola isu strategis secara nasional.
Lebih lanjut, Adita menyampaikan kesiapan PCO untuk memperkuat sinergi komunikasi publik dengan Kementerian ATR/BPN. Ia menegaskan bahwa PCO memiliki mandat untuk mengoordinasikan narasi komunikasi program-program prioritas pemerintah.
“Kami terbuka untuk bekerja sama lebih erat. Selain itu, kami juga memiliki kanal komunikasi seperti akun Instagram resmi Presiden RI dan PCO yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan narasi secara lebih luas,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menyambut positif inisiatif kolaborasi tersebut. Ia mengakui bahwa sinergi dengan PCO akan memperkuat kemampuan kementeriannya dalam mengelola strategi komunikasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kami berharap bisa mendapatkan masukan dari PCO, tidak hanya mengenai isu yang berkembang, tetapi juga dalam penyusunan strategi komunikasi yang efektif,” ujar Harison.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 519 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di seluruh Indonesia telah menerapkan Strategi Komunikasi (Strakom) berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024.
“Lewat Kepmen Strakom ini, kami bisa melakukan evaluasi kinerja komunikasi masing-masing Satker. Kami dapat melihat siapa yang sudah menjalankan strategi dengan baik dan siapa yang perlu ditingkatkan,” katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat PCO, di antaranya Tenaga Ahli Utama Hariqo Satria, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo beserta jajaran.
