CILEGON — Upaya memperkuat pengelolaan data pertanahan dan perpajakan daerah terus dilakukan Pemerintah Kota Cilegon. Salah satunya melalui pembahasan rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan Kota Cilegon dengan BPKPAD Kota Cilegon.
Pembahasan draft kerja sama itu digelar di Ruang Rapat Asisten Sekda Kota Cilegon, Rabu (16/9/2026). Pertemuan tersebut digelar atas undangan Sekretaris Daerah Kota Cilegon dan dihadiri jajaran terkait dari kedua instansi.
Fokus pembahasan diarahkan pada pemanfaatan data pertanahan dan data perpajakan daerah secara terintegrasi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi data sekaligus mendukung pengelolaan pendapatan daerah.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Goyandi Dwi Ammar, S.T., M.Tr.A.P., menilai pemanfaatan data secara terpadu penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Goyandi, kerja sama tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Cilegon dan Pemerintah Kota Cilegon melalui BPKPAD.
"Kerja sama ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Cilegon dan Pemkot Cilegon melalui BPKPAD. Dengan pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan yang terintegrasi, kita harapkan validitas data semakin akurat sehingga dapat mendongkrak optimalisasi pendapatan daerah serta memberikan pelayanan yang semakin prima kepada masyarakat," katanya.
Rapat turut dihadiri Asisten Sekda I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Bapperida, Kepala BPKPAD, Kepala Dinas Kominfo, serta perwakilan Bagian Pemerintahan, Hukum, dan Perekonomian Setda Kota Cilegon.
Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan pada penyelesaian harmonisasi regulasi dan aspek teknis pengelolaan data.
Jika proses tersebut rampung, kerja sama antarlembaga diharapkan dapat segera diimplementasikan guna mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Cilegon.
