Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketua pansus Amelia Nanda Sari, S.H., M.H. (Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi Partai Gerindra menghadiri forum diskusi santai yang diinisiasi oleh berbagai komunitas pemuda dan elemen masyarakat setempat.
Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan baru yang dinanti, di mana masyarakat diberi kesempatan langsung untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, dan menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata bagi warga. 07/05/2026.
Forum ini dihadiri oleh beragam aliansi komunitas, mulai dari kalangan mahasiswa, tokoh pemuda, hingga perwakilan yang juga berstatus sebagai pelajar atau tokoh muda yang pernah menempuh pendidikan.
Kehadiran mereka mewakili seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus utama menelaah dampak kebijakan daerah dan upaya pemerataan pembangunan.
Saat wawancara, anggota DPRD tersebut mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. “Selama ini, undangan yang kita terima lebih banyak bersifat seremonial. Kegiatan seperti ini adalah ruang baru yang sangat berharga, di mana kita bisa bertatap muka, berdiskusi, dan saling bertukar pandangan demi kemajuan daerah, khususnya terkait pengembangan desa,” ujarnya.
Salah satu topik yang paling banyak ditanyakan peserta adalah program Desa Helau. Masyarakat ingin mengetahui sumber anggaran yang digunakan serta tujuan diadakannya program tersebut. Menanggapi hal itu, ia menjelaskan bahwa anggaran untuk program ini bersumber dari pos anggaran pembinaan desa yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Program ini dirancang bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, melainkan sarana pembinaan dan pemberian penghargaan bagi desa-desa berprestasi. Tujuannya jelas: meningkatkan motivasi setiap desa agar mampu membangun wilayahnya sendiri, sekaligus menjadi teladan dan contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri oleh pemerintah. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan sebagai mitra strategis. “Membangun Lampung Selatan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah menyusun kebijakan, namun keberhasilan tergantung bagaimana masyarakat berpartisipasi dan mendukung kebijakan tersebut agar tepat sasaran,” katanya.
Mengenai fungsi dan peran DPRD, ia menegaskan bahwa tugas utama lembaga legislatif adalah mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Targetnya, seluruh 256 desa di Lampung Selatan dapat tercakup dan merasakan manfaat dari setiap program yang disusun. Ia juga meminta dukungan rekan-rekan media untuk ikut serta mengawal dan mengontrol penggunaan anggaran di tingkat desa, mengingat rincian belanja yang sangat spesifik di setiap desa belum dapat dijelaskan secara mendetail dalam pertemuan ini.
Sebagai pesan penutup untuk seluruh masyarakat, ia berharap warga tidak hanya melihat kebijakan pemerintah sebagai kewajiban semata.
“Jangan pernah menganggap apa yang dilakukan pemerintah adalah beban atau hal yang terpisah dari kita. Mari kita jadikan setiap langkah pembangunan sebagai upaya bersama, di mana masyarakat turut berperan serta, sehingga kemajuan Lampung Selatan dapat kita nikmati bersama-sama,” pungkasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan diskusi santai dan kesepakatan untuk terus menjalin komunikasi yang terbuka antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat demi kemajuan Kabupaten Lampung Selatan.
ASRONI
